FKN Sebut Tak Selesainya APBD Korbankan Kepentingan Mendasar Masyarakat Jember

Preposisi, Jember — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan oleh eksekutif atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD.

Hal itu disampaikan oleh pendiri Forum Komunikasi Nelayan (FKN) Jember, Bayu Dedie Lukito, saat diminta keteranngan soal polemik APBD Kabupaten Jember oleh redaksi Preposisi.com, pada Rabu (25/11/2020).

Bayu menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan terjemahan dari Visi Misi kepala daerah atau pemimpin terpilih.

“Visi misi pemimpin terpilih ditambah dengan usulan-usulan pemerintah yang kemudian digabung. Penggabungan tersebut dengan cara dipilah dan dipilih beserta dihitung berdasarkan berapa julmlah uang yang tersedia melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain seperti dana hasil tembakau dan termasuk dana langsung ketika terjadi bencana,” jelasnya.

Menurutnya APBD itu sifatnya sangat fleksibel karena menghitung kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti Pandemi Covid-19.

“Artinya APBD ini dibuat seluwes mungkin sefleksibel mungkin,” kata Bayu.

Bayu juga menjelaskan seluruh penyusunan dan penggabungan baik dari eksekutif maupuan legislatif itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan pragmatis.

“Saya tidak bisa menerjemahkan kepentingan politis dan pragmatis ini. Tetapi yang saya tau bahwa banyak kepentingan masyarakat tidak pernah terselesaikan hingga saat ini, seperti contoh kebutuhan dasar itu adalah pendidikan dan kesehatan”, ujarnya.

Menurut Bayu di Kabupaten Jember banyak sekali sekolah yang ruang kelasnya ambruk atau fasilitas lain penunjang anak didik bisa mengakses fasilitas pendidikan tersebut.

Kemudian dia menyebutkan soal kebutuhan dasar, selain pendidikan ia juga menyinggug kesehatan “berapa jumlah dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan yang bisa menjangkau masyarakat terjauh di Kabupaten Jember. Berapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kebutuhan perawatan untuk tingkat dasar yang sangat penting” ungkapnya.

Banyu menambahkan Puskesmas yang di dekat gunung atau jauh dari pusat kota menimal mempunyai fasilitas rawat inap yang memadai bagi ibu hamil dan penyakit yang berat.

Tidak hanya itu, lanjut Bayu bertanya apakah kebutuhan terkait transportasi di Jember sudah terpenuhi dengan baik.

“Apakah jalan penghubung antar desa, jalan penghubung antar kecamatan, jalan desa penghubung ke fasilitas pendidikan dan kesehatan apakah sudah bisa terlayani dengan baik?, minimal tidak becek saat hujan dan bolong-bolong”, tanya Bayu.

Lebih jauh, Bayu menyebutkan dari Visi Misi bupati ditambah dengan usulan pemerintah daerah kemudian digabung dan dieveluasi anggota dewan sebagai wakil rakyat dalam sistem demokrasi yang seharusnya selesai demi masyarakat, namun yang terjadi tidak terselesaikan.

“Terlepas dari pertarungan politik elektoral. APBD itu diusulkan dan ditetapkan bersama oleh dewan dan pemerintah daerah,” ucapnya.

“Ketika APBD Kabupaten Jember tidak selesai, maka yang menjadi korban adalah masyatakat Jember karena fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak akan terpenuhi”, imbuhnya.

Dia juaga menambahkan bahwa dirinya pernah mendampingi proses pembahasan RPJMD Kabupaten Jember, terutama RTRW banyak sekali kepentingan-kepentingan investor luar aga sumber daya dan mineral di Jember bisa diangkut keluar”, kata Bayu.

Jika hal ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum, maka yang terjadi korupsi para pelaksana pemerintahan.

Bayu menegaskan APBD yang pertama dan utama itu harus dipersembahkan kepada masyarakat. Artinya peran masyarakat tidak hanya wakilnya saja di DPRD tetapi peran masyarakat itu betul-betul mengikuti sejak awal mulai dari proses perencanaan, penyusunan, evalusi penambahan melalui wakil-wakilnya berhak diikut sertakan untuk memberikan masukan.

“Masyarakat harus mengetahui visi misi pemimpin terpilih dan masyatakat harus tau apa yang terjadi 1 sampai 5 tahun mendatang,” terang Bayu.

Kendati demikian, dia menegaskan masyarakat juga harus tau dampaknya apabila APBD Kabupaten Jember tidak selesai.

“APBD-RPJMD hanya bermuara pada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan”, pungkasnya.