Guru Besar UGM Nilai UU Cipta Kerja Undang-undang Elitis, Ortodoks dan Otoriter

Guru Besar UGM Nilai UU Cipta Kerja Undang-undang Elitis, Ortodoks dan Otoriter
Tangkap layar cuplikan video dalam acara Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja, pada Sabtu (7/11/2020). (Foto: Twitter @A_Komarud)

Preposisi, Yogyakarta — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Maria SW Sumardjono menilai UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 merupakan Undang-undang yang elitis, ortodoks, dan otoriter.

“Tapi kan pertanyaanya, lah kan secara formal sudah berlaku, oh betul. Saya mau pinjam ini pendapat dari bapak Mahfud, Menko Polhukam, di dalam desertasinya termasuk tipologi apa? Undang-undang Cipta Kerja ini,”kata Prof. Maria dikutip dari cuplikan video yang diunggah oleh akun twitter @A_Komarud saat acara Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja, pada Sabtu (7/11/2020).

“Ini Undang-undang elitis, undang-undang ortodoks, kok disebut elitis, ortodoks. Ini saya cuma pinjam pak Mahfud ini, otoriter. Bukan kata-kata saya ini tapi kata-kata bapak Menteri yang dulu kebutulan saya yang jadi pembimbing disertasinya, saya masih hafal ini”, ungkapnya.

Menurutnya UU Cipta Kerja dijadikan sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak penguasa. Ini secara teoritis dibenarkan oleh Mahfud MD, katanya.

Jadi secara formal berlaku. Namun, ia juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja bukan hukum yang mengayomi tetapi hukum yang memaksa.

“Kalau ditanya, apakah yang memaksa itu hukum atau bukan, oh bukan tetapi itu adalah kekuasaan,” pungkasnya.