Tetap Prioritaskan Penanganan Covid-19, Pemerintah Usulkan RUU Tentang Wabah

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker)(Dok. Humas DPR-RI)
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja. (Dok. Foto: Humas DPR-RI)

Preposisi, Jakarta — Pemerintah tetap terus memantau dan menekan pertumbuhan pandemi Covid-19. Hal itu terbukti ketika pada Senin, (23/11), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan RUU Tentang wabah.

RUU Tentang Wabah ini diusulkan berbarengan dengan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lain dalam momentum program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021, antara lain RUU Hukum Acara Perdata dan RUU RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan).

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat Baleg dengan Kemenkumham terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2021 mengatakan “Pemerintah mengusulkan 3 RUU, antara lain RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan), RUU tentang Wabah, dan RUU Hukum Acara Perdata,” terangnya.

Supratman juga menambahkan, dalam Prolegnas jangka menengah, pemerintah mengajukan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU jaminan benda bergerak, RUU tentang Grasi, Amnesti dan Abolyisi.

“Semuanya dibahas di panja prolegnas dan berharap Rabu ini bisa ditetapkan Prolegnas,” tutupnya.